kepmen lh no 28 tahun 2003. 129 Tahun 2003. kepmen lh no 28 tahun 2003

1. pada tangga l : 28 Juli 2003 ----- Menteri Negara Lingkungan Hidup ttd Nabiel Makarim, MSM. OBSOLETE !!!--> direvisi jadi: KepmenLH No. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. puulh. KepMen LH Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha & atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas & atau Tembaga 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. NOMOR: 129 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU EMISI USAHA DAN ATAU KEGIATAN. Endang Nooryastuti, ST 3. Nomor 110 Tahun 2003 Tanggal 27 Juni 2003 Cara Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air Metoda Streeter – Phelps I. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat. resal. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air sebagai berikut: 1. KepMen LH Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun 1995 ttg Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Pupuk 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Abstrak. Kation dapat ditukar K,. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:141 TAHUN 2003 TENTANG BANG GALAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI (CURRENT PRODUCTION) MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang. All Air. T. 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri (OBSOLETE) --> KepmenLH No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 9. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 17 TAHUN 2001. 32. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air. MASA H2S. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. 115 Lamp. Microsoft Word - Kepmen No. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. KEP-42/MENLH/lO/1996 tentang BAKU MUTU LlMBAH CARI BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Hasilnya menunjukan pada 4 (empat) lokasi titik sampling memperlihatkan rata-rata nilai Indeks Pencemaran (IP) pada hilir sungai dalam kondisi. Mengingat : 1. KepMen LH No. A. 2. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Documents. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air13. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. 28 Tahun 2009 ttg Status Mutu Air dan DTBP Air Danau dan Waduk • Permen LH No. 11 Tahun 2006 Tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP. Nomor : 28 Tahun 2003 Tanggal : 25 Maret 2003 PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. KepMen LH No. g kepmen lh 45 1997 indeks pencemaran udara. 37 Tahun 2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan; Kepmen LH No. 09/MENLH/4/ 1997 tentang Perubahan KepMen LH No. bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatankegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut; b. 37 Tahun 2003). tami hakim. KepMen LH Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun 1995 ttg Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Pupuk ; KepMen LH Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha & atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas & atau Tembaga. KEPUTUSAN. KepMen LH Nomor 29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153,. E. Nurul Ferista. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 17 TAHUN 2001. 7 tahun 2007 Baku mutu lingkungan. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman TeknisPengakajian pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di perkebunan kelapa Sawit 79. Categories. NOMOR 29 TAHUN 2003. syiskhaekapatri. Aplikasi bioremediasi di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 (KepMen LH no. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. BAKU TINGKAT KEBAUAN. 113 batu bara 13 JULI. KepMen LH No. f3. Jika Anda. 28. Kembali. Penjelasan Penerbitan Dokumen Persyaratan SLO. Syarat & Tata Cara Perizinan Pemanfaatan AL Industri Minyak Sawit Pd Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Microsoft Word - Kepmen 51 tahun 1995. PP LH No. Comments are closed. Aneta Roesma Wardani. Kepmen LH No. Sumber air dan penggunaannya 30 2. 7 thn Kepmen LH No 29 Tahun 2003 2007 Permen LH No 5 tahun 2014 PermenLH No. 45 Tahun 2005 Rkl Rpl. Kepmen No 100 Tahun 2004 Tentang. Kemudian dilakukan evaluasi samp-Hoetomo, MPA. 129 Tahun 2003. KepMen LH No. pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 112 tahun 2003. •Kepmen LH No. Permen LHK No. Ade Palguna Ruteka 5. 1/24/2014. KepMen LH No. Data Spasial. 20. 472,78 m 2 (6,35 ha) dengan kedalaman maksimum 4,15 m. Nomor : 28 Tahun 2009, Tanggal : 5 Agustus 2009 METODE PENENTUAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DANAU DAN/ATAU WADUK Daya tampung beban pencemaran air adalah batas kemampuan sumber daya air untuk menerima masukan beban pencemaran yang tidak melebihi batas syarat kualitas air untuk berbagai. Perbup Butur No. tips_lingkungan-dan-k3-pertambangan. 268, jdih. 2-2003. KepMen LH No. Tim Penyusun: 1. 114 th 2003 pedoman menetapan kelas air. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan. Reynaldi Muslem. PermenLH No. PerMen LH No. . Astri Requita Tarigan. kepmen lh no. 5/18/2014 KepMen LH No. 51 Tahun 2004 + Lampiran. 5 7,83 6,72 7,41 0 13 Se mg/l 0,05 Tt Tt Tt 0. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 3. Tahun Terbit. Hoetomo, MPA. Salinan ini sesuai dengan aslinya,. PERMEN LH. NOMOR 28 TAHUN 2003. Permen LH Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan Waduk - Citarum. Hidup. 142/MENLH/2003 tentang Perubahan Atas Kep Men LH No. Tahun Terbit. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Salinan ini sesuai dengan aslinya,. fLampiran III Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 110 Tahun 2003 Tanggal 27 Juni 2003 Cara Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. 7/2007 (Ketel uap) •Permen LH No. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257); 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang masih. PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH. Muhamad Suhar Kushimaru. Kepmen LH No 45 Tahun 2005 RKL & RPL. 2. Kepmen LH No 37 Tahun 2003. Mencabut: Lampiran XLIII Usaha dan/atau kegiatan Perhotelan, Lampiran XLIV huruf A bagi Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lampiran XLVI tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik. 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perizinan Cair Limbah Sawit Kepmen LH No. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian. NOMOR: 129 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU EMISI USAHA DAN ATAU KEGIATAN. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas” Air Permukaan dan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang. MENLH. perwira8809. pdf. Buku Saku Tambang Fix. Dengan disahkannya peraturan tersebut maka secara otomatis mencabut peraturan sebelumnya yang diberlakukan, yakni KepMen LH No. menteri negara lingkungan hidup republik indonesia keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor: 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (rkl) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (rpl) posted on january 27, 2019 by admin. KepMen LH Nomor 42 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. 86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup - Download as a PDF or view online for free. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; Kep Men LH No. Diyakini bahwa pelaksanaan audit lingkungan sudah diadopsi cukup luasKepmen LH No. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Keputusan Menteri Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Keputusan Menteri Kepmen LH No 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas AirAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1. DPLH PT. Diunggah oleh. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. . 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan (OBSOLETE) b0_kepmen_lh_30_2001_pedoman_pelaksanaan_audit_lingkungan_hidup_yang_diwajibkan_obsolete. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. -28-Tahun-2000 Tentang BA. KepMen LH No. 28 Tahun 2003. SALINAN. Peraturan pertambangan sebelum 2021. 10/2023 : 28-08-2023: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas berlaku :. salinan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 29 tahun 2003 tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit menteri negara lingkungan hidup,. ABSTRAK : – Bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke media lingkungan dan pemanfaatan limbah untuk aplikasi ke tanah maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dari pengaruh pembuangan limbah cair Perusahaan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. (1) Lampiran. 1. PENENTUAN STATUS MUTU AIR DENGAN METODA INDEKS PENCEMARAN. Persyaratan lainnya tertuang dalam Kepmen LH No 128 tahun 2003. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. PENDAHULUAN Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah pada tanah ini dibuat agar terdapat kesesuaian pemahaman mengenai KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. KepMen LH No. TENTANG. 17-2001 tentang Jenis Rencana. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan Pertambangan Batubara. TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI. close menu Bahasa. 129 Tahun 2003. 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis. No. Title: Kepmen No. Nomor : 115 Tahun 2003 Tanggal: 10 Juli 2003. -28-Tahun-2000 Tentang BA Sungai Ciwulan dan Sungai Cilangla. KepMen LH No. KepMen LH No. KEPMEN_NO_141_TH_2003. ISPU. 102 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701); Kepmen LH No. haksa kharakan. Kep Ka BApedal 04 1995. Peraturan€Pemerintah€Nomor€25€Tahun€2000€tentang€Kewenangan€Pemerintah dan€Kewenangan€Provinsi€Sebagai€Daerah€Otonom€(Lembaran€Negara€TahunKepmen lh no. KepMen LH No. Pertambangan Batubara • KepmenLH No. Irwanto. Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah (LA) 1. pdf. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN TEKNIS. Wilyanda Marza. Dokumen Bantuan Teknis ICWRMIP. Benny Lesmana.